Tarif ERP harus tinggi

       Lengkap sudah dukungan pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi ( Pemprov ) DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan. Payung hukum untuk menerapkan pembatasan kendaraan bermotor dengan Electronic Road Pricing ( ERP ) atau jalan berbayar elektronik telah diterbitkan Kementrian Keuangan. Yang perlu segera dilakukan oleh Pemprov DKI, selain menyiapkan infrastruktur, juga payung hukum lokal berbentuk Peraturan Daerah ( Perda ) agar ERP bisa diterapkan di ibu kota.

       Kita menyakini kalangan DPRD akan segera membahas Perda penerapan ERP di Jakarta begitu draft diajukan Pemprov. Keyakinan ini didasarkan kepada sebuah realita bahwa untuk mengatasi kemacetan di Jakarta perlu sejumlah terobosan, termasuk ERP. Bahkan, menjadi aneh jika DPRD DKI sampai mempersulit proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) Penerapan ERP. Sebab, pemerintah pusat melalui Kementrian Keuangan, Kementrian Perhubungan, Kementrian Hukum dan HAM saja telah mendukung penuh.

       Dengan Percepatan pembahasan, apalagi menurut informasi, Rancangan Perda tentang Penerapan ERP di Jakarta telah lama rampung disusun, maka ERP akan lebih cepat diterapkan, tidak harus menunggu waktu sampai dua tahun seperti diprediksi Dinas Perhubungan. Perda ini diperlukan karena dalam PP yang diterbitkan Kementrian Keuangan hanya mengatur mengenai aturannya saja misalnya mengatur masalah pengadaan alat, tarif dan hal - hal terkait ERP lainnya. Namun, soal sistem pembayaran dan penggunaan uang pembayaran ERP harus mempunyai aturan tersendiri, yakni Perda sebagai turunan dari PP tersebut.

       Soal tarif, banyak pandangan yang mencuat. Satu usulan yang sekiranya perlu menjadi perhatian adalah tarif ERP di Jakarta harus mahal. Jika tarif murah hanya akan berdampak kepada penambahan pemasukan retribusi daerah, tetapi kurang efektif menekan penggunaan kendaraan bermotor. Tingginya tarif ERP bisa dijadikan sarana subsidi silang. Artinya dana retribusi yang didapat dari ERP bisa dialihkan untuk perbaikan pelayanan angkutan seperti menambah armada angkutan massal. Kalau kemudian dengan tarif tinggi jalanan menjadi sepi, berarti ERP menjadi satu kunci sukses mengatasi kemacetan.